XPOSE TV JAWA TIMUR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur angkat bicara terkait restrukturisasi dan penonaktifan sejumlah pengurus DPP PPP, termasuk Agus Suparmanto dan Taj Yasin.
Ketua DPW PPP Jatim, Arif Winarko, S.H., menegaskan langkah tersebut harus dipahami sebagai bagian dari evaluasi organisasi dan merupakan aspirasi dari DPW se-Indonesia, bukan keputusan sepihak pimpinan.
Menurut Arif, proses konsolidasi tersebut telah dibahas dalam berbagai forum internal partai.
“Evaluasi kinerja kepengurusan sudah menjadi pembahasan dalam Mukernas I PPP Tahun 2026. Aspirasi dari DPW se-Indonesia menjadi pertimbangan untuk mendorong pembenahan struktur agar kerja organisasi lebih efektif,” ujar Arif dalam siaran persnya.
Arif menyoroti sejumlah persoalan yang muncul pasca diterbitkannya dua Surat Keputusan (SK) terkait islah. Ia menyebut, pengurus yang dipersoalkan tidak hadir dalam sejumlah agenda resmi internal PPP.
Agenda tersebut meliputi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I dan II, Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Cabang (Muscab), hingga rapat-rapat strategis DPP lainnya.
Tak hanya agenda internal, mereka juga disebut tidak hadir dalam kegiatan eksternal pemerintahan yang seharusnya dihadiri untuk mewakili DPP PPP ketika mendapat mandat partai.
“Evaluasi ini berkaitan dengan keaktifan pengurus dalam menjalankan tanggung jawab organisasi, baik dalam agenda internal maupun ketika menjalankan mandat partai di luar organisasi,” tegas Arif.
Selain soal keaktifan, Arif juga menyampaikan keberatan terhadap sejumlah tindakan yang dinilainya mengganggu konsolidasi partai. Ia menuding adanya upaya menggagalkan pelaksanaan Mukernas I PPP 2026 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PPP se-Indonesia di Bali tahun 2026.
Ia juga mempersoalkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) terhadap sejumlah DPW, di antaranya DPW NTB, Bengkulu, dan Bangka Belitung (Babel), yang menurutnya dilakukan secara sepihak.
Arif menegaskan persoalan tersebut harus ditempatkan dalam mekanisme evaluasi organisasi dan diselesaikan sesuai aturan serta kewenangan internal partai.
"Tuduhan mengenai upaya menggagalkan agenda partai dan penunjukan Plt tersebut merupakan keterangan dari pihak DPW PPP Jawa Timur dan memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Arif menjelaskan Rakornas III PPP menjadi forum untuk merealisasikan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan DPW-DPW dalam Mukernas I. Pertimbangan Mahkamah Partai, usulan, serta pandangan dari 38 DPW menjadi dasar pembahasan perlunya tindakan tegas terhadap pengurus DPP yang dinilai tidak aktif.
“Aspirasi wilayah perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi agar kepengurusan berjalan lebih efektif dan tidak menghambat agenda konsolidasi,” katanya.
“Dalam konteks tersebut, restrukturisasi dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin organisasi, serta memastikan seluruh pengurus menjalankan mandat yang diberikan,” tambah Arif.
Arif menilai pembenahan internal PPP semakin krusial menjelang tahapan verifikasi partai politik pada 2027. Soliditas struktur dan efektivitas koordinasi menjadi faktor penting untuk memastikan kesiapan partai menghadapi agenda politik mendatang.
Ia menekankan setiap dinamika internal harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi dengan mengedepankan aturan partai dan kepentingan bersama, sehingga evaluasi dan restrukturisasi diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi, menjaga soliditas kader, dan memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Bye, Pak ciek suciono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar