XPOSE TV.LIVE Jakarta - Penantian panjang akhirnya berbuah hasil. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar pada Kamis, 19 November 2026.
Proses pengesahan ditandai dengan pertanyaan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh fraksi, apakah RUU tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pertanyaan itu langsung dijawab persetujuan oleh peserta paripurna, kemudian ditutup dengan ketukan palu.
Keputusan ini sekaligus mengakhiri pembahasan yang sudah berjalan sangat lama, yakni sekitar 18 tahun sejak pertama kali bergulir pada 2008.
Sebelumnya, pembahasan tingkat I telah selesai pada Rabu (18/11) lalu. Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Komisi III DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna guna mendapat persetujuan akhir.
Selama proses pembahasan di Panitia Kerja (Panja), DPR menelaah total 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Untuk menyerap masukan publik, Komisi III juga telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak September 2025. Forum itu melibatkan masyarakat, pakar, hingga berbagai organisasi terkait.
Awalnya, DPR menargetkan RUU Perampasan Aset ini rampung paling lambat 15 Desember 2026. Namun realisasinya justru lebih cepat, selesai pada 19 November 2026 atau hampir satu bulan sebelum tenggat yang ditetapkan.
#Indonesia2045
#IndonesiaEmas2045









Tidak ada komentar:
Posting Komentar