xposeTV.live // MALANG – Langkah agresif organisasi kemasyarakatan (ormas) Yakuza Maneges dalam melakukan tindakan langsung di lapangan menuai sorotan tajam. Komandan Rumah Keadilan Nusantara (RKN), Hasim Sitepu, secara terbuka mengkritik keras arogansi ormas tersebut yang dinilai kerap mengabaikan prosedur hukum formal (due process of law).
Kritik ini mencuat setelah rentetan aksi penjemputan paksa terduga pelaku hingga penyegelan sepihak terhadap sejumlah lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Malang yang dilakukan oleh ratusan anggota Yakuza Maneges.
*Soroti Aksi Main Hakim Sendiri*
Hasim Sitepu menegaskan bahwa meskipun niat ormas tersebut adalah mengawal keadilan bagi korban kekerasan seksual, cara-cara intimidatif dan pengerahan massa di luar koridor hukum tidak dapat dibenarkan.
"Kami mendukung penuh penegakan hukum bagi pelaku kejahatan, terutama kekerasan seksual anak. Namun, tindakan seperti mengepung lembaga, melakukan intimidasi, hingga menyegel bangunan secara sepihak adalah bentuk arogansi nyata yang menabrak fungsi aparat penegak hukum," ujar Hasim dalam keterangan resminya di Malang.
Menurut Hasim, tindakan penyegelan atau penahanan seseorang hanya boleh dilakukan oleh institusi resmi negara atas izin pengadilan, bukan oleh organisasi sipil.
*Desak Aparat Bertindak Tegas*
RKN menilai jika fenomena ini terus dibiarkan, maka akan tercipta preseden buruk di mana hukum rimba menggantikan hukum negara. Hasim mengkhawatirkan adanya dampak psikologis bagi santri lain yang tidak bersalah akibat aksi penggerebekan massa.
"Indonesia adalah negara hukum. Pengawalan kasus oleh masyarakat sipil harus tetap menghormati aturan yang berlaku. Kami meminta Polres Malang dan instansi terkait untuk tidak membiarkan adanya kelompok mana pun yang bertindak seolah-olah mereka adalah polisi atau hakim," tegasnya.
*Rekam Jejak Konflik di Lapangan*
Sebelumnya, ormas Yakuza Maneges yang dipimpin oleh Gus Thuba gencar melakukan pergerakan malam untuk membongkar kasus dugaan asusila di lingkungan pesantren. Dalam aksi-aksinya, mereka kerap membawa massa dalam jumlah besar, menyegel gerbang dengan atribut organisasi, dan menggiring terduga pelaku langsung ke kantor polisi.
Meski sebagian masyarakat mengapresiasi kecepatan ormas ini dalam merespons aduan korban, kritik mengenai legalitas formal dan potensi salah sasaran terus membayangi metode gerakan "senyap eksekusi" yang mereka gaungkan.
