Kerja Sama UMKM dan SPPG Diprioritaskan, Semeton UMKM Lombok Timur Minta Petani, Nelayan, dan Peternak Kecil Jadi Pemasok Utama MBG
XPOSETV//Lombok Timur, NTB – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan tidak hanya menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Karena itu, Semeton UMKM Lombok Timur meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memprioritaskan produk lokal yang berasal dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, peternak, serta nelayan kecil di wilayah sekitar dapur MBG. Senin (10/08/2026)
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Semeton UMKM Lombok Timur, Sapriadi, yang menegaskan bahwa keberadaan UMKM desa harus dirangkul, dibina, dan diberikan ruang menjadi pemasok tetap kebutuhan bahan pangan bagi dapur MBG.
"Setiap SPPG harus memprioritaskan produk UMKM lokal desa, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan nelayan kecil. UMKM harus dirangkul, dibina, dan diarahkan menjadi pemasok dapur Makan Bergizi Gratis," ujar Sapriadi kepada XPOSETV.
Menurutnya, ketentuan tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan Program MBG wajib memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dengan melibatkan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sapriadi menjelaskan, semangat Perpres tersebut adalah memastikan manfaat ekonomi Program MBG dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat desa melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
"Karena sudah diatur dalam Perpres, pemerintah mewajibkan SPPG menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil agar mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik monopoli pasokan bahan pangan oleh segelintir pemasok besar. Menurutnya, SPPG wajib membuka kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai pemasok lokal sesuai wilayah operasional dapur MBG.
"SPPG tidak boleh didominasi oleh satu atau dua supplier saja. Harus merangkul banyak supplier lokal atau UMKM desa di wilayah dapur MBG," ujar pria yang akrab disapa Plet tersebut.
Sapriadi menekankan pentingnya membangun hubungan kerja sama yang profesional antara pihak SPPG, mitra penyelenggara, dan para pemasok lokal dengan tetap menjaga kualitas produk serta ketepatan waktu pengiriman.
"Kepala SPPG maupun mitra jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil hanya karena merasa sudah memiliki banyak pemasok. Yang harus dijaga adalah kualitas bahan dan ketepatan waktu distribusi," katanya.
Lebih jauh, Sapriadi menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila menemukan adanya SPPG maupun mitra yang lebih mengutamakan pemasok besar hingga mengabaikan pelaku UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil.
"Kalau ada SPPG atau mitra yang menolak produk UMKM, petani, peternak maupun nelayan, lalu hanya mengutamakan supplier besar yang memonopoli pasokan, kami yang tergabung dalam Semeton UMKM Lombok Timur akan melaporkannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Sebab itu bertentangan dengan Peraturan Presiden," tegasnya.
Menurut Sapriadi, tujuan utama Program MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan sektor produksi pangan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pelaku usaha kecil di daerah. Sebaliknya, jika manfaat ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak, maka tujuan besar program berpotensi tidak tercapai.
"Pelaksanaan MBG justru harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, serta nelayan agar mampu menjadi pemasok bahan pangan berkualitas. Mitra juga harus mendukung keterlibatan mereka," ujarnya.
Sapriadi mengingatkan bahwa apabila implementasi Program MBG tidak dijalankan sesuai semangat pemberdayaan masyarakat, maka dikhawatirkan dapat memunculkan dampak ekonomi yang kurang menguntungkan bagi pelaku usaha kecil, termasuk potensi terganggunya stabilitas harga di tingkat lokal.
"Mari kita laksanakan Program Makan Bergizi Gratis dengan hati nurani dan semangat memberdayakan masyarakat. Jangan semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil," pungkasnya.
(H A)
