Xposetv.Live | KOTA GORONTALO — Sorotan terhadap anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD kembali mengemuka dalam dialog interaktif " UMAR DATANG MENJAWAB & BERTANYA" Selasa (29/9/2026). Bertempat Di Warkop Dino Kota Tua Umar Karim menegaskan, perjalanan dinas memang memiliki fungsi penting dalam menjalankan tugas pemerintahan dan legislatif. Namun, menurutnya, besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Menanggapi pertanyaan mengenai hasil dari anggaran perjalanan dinas sekitar Rp149 miliar pada 2023, Umar mengakui bahwa perjalanan dinas tidak secara otomatis berdampak langsung terhadap peningkatan APBD. Ia menjelaskan, sebagian besar sumber pendapatan daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan berdasarkan formulasi tertentu, antara lain luas wilayah, jumlah penduduk dan indikator lainnya, sehingga tidak dapat sekadar ditambah melalui lobi perjalanan dinas.
“Kalau ditanya apakah perjalanan dinas ini berefek pada penambahan pendapatan kita, utamanya menambah APBD, saya katakan tidak. Tapi bukan berarti perjalanan dinas ini tidak penting,” ujar Umar dalam dialog tersebut.
Menurut Umar, perjalanan dinas tetap dapat memiliki manfaat lain, termasuk koordinasi dan kepentingan kelembagaan. Namun, ia mengaku belum melihat adanya data yang menunjukkan dampak signifikan perjalanan dinas terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Di tengah kondisi fiskal yang menurutnya semakin terbatas, Umar justru menekankan pentingnya efisiensi. Ia menyoroti adanya tambahan sekitar Rp15 miliar untuk perjalanan dinas 71 orang dalam APBD Perubahan yang baru ditetapkan sekitar sepekan sebelumnya. Menurut Umar, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena ruang fiskal daerah sedang mengalami tekanan.
“Sekalipun perjalanan dinas itu penting dan perlu, tapi juga penting kemudian memanfaatkan secara hemat dan efisien,” tegasnya.
Umar juga mengungkapkan bahwa kritik terhadap besarnya anggaran perjalanan dinas bukan baru disampaikan di ruang publik. Ia menyebut telah menyampaikan persoalan tersebut secara internal, termasuk melalui Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, bahkan menurutnya pernah ada rekomendasi agar anggaran perjalanan dinas dikurangi.
Ia menegaskan, keputusan penganggaran di DPRD merupakan proses politik kelembagaan dengan mekanisme suara anggota. Karena itu, menurut Umar, persoalan besarnya anggaran perjalanan dinas tidak bisa dilepaskan dari proses pembahasan dan pengambilan keputusan di internal lembaga legislatif.
Sementara itu, salah seorang peserta dialog ,Rudyanto menyampaikan pandangannya bahwa besarnya anggaran perjalanan dinas perlu dibandingkan dengan kondisi masyarakat dan persoalan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Ia mempertanyakan apakah sebagian anggaran tersebut dapat diefisienkan dan dialihkan untuk program yang lebih langsung menyentuh masyarakat.
Rudyanto bahkan mendorong agar terdapat pengurangan anggaran perjalanan dinas dan hasil efisiensinya diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Ia meminta Umar, yang dikenal vokal di DPRD, membawa aspirasi tersebut dalam pembahasan anggaran, termasuk apabila nantinya memiliki peran dalam Badan Anggaran (Banggar).
Dialog tersebut memperlihatkan satu persoalan yang kini menjadi perhatian publik: ketika kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan, sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan melalui perjalanan dinas benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat? Pertanyaan itu menjadi bagian penting dari tuntutan transparansi, efisiensi dan pertanggungjawaban penggunaan APBD. ( Red : A_96 )
