Iklan Head

Health

HEARING WARGA NGABOK MEMANAS! Dugaan Pungli Rp5 Juta, Dana PKH Rp600 Ribu hingga Raskin Rp50 Ribu Jadi Sorotan, Massa Nyaris Bentrok dengan Pendukung Kades Pelambik

XPOSETV.NTB
Rabu, 18 November 2026, November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T07:45:34Z

Warga Desak Kepala Dusun Ngabok Dicopot, Polisi Turun Tangan Redam Ketegangan. Kades Pelambik Berikan Klarifikasi Berbeda Terkait Uang Rp5 Juta.


XPOSETV//Lombok Tengah, NTB – Hearing publik yang digelar puluhan warga Dusun Ngabok, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (19/11), berlangsung tegang dan diwarnai nyaris bentrokan antara massa aksi dengan kelompok pendukung Kepala Desa Pelambik. Kamis (19/11/2026)


Suasana memanas ketika warga yang datang menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan justru terlibat adu mulut dengan kelompok pendukung kepala desa yang lebih dahulu berada di lokasi. Kedua kelompok saling berhadapan dan terlibat cekcok di halaman Kantor Desa Pelambik.


Beruntung, personel Polsek Praya Barat Daya yang berada di lokasi bergerak cepat melakukan pengamanan dan melerai kedua belah pihak. Ketegangan berhasil dikendalikan sehingga bentrokan fisik dapat dihindari.


Namun, insiden tersebut menjadi gambaran seriusnya persoalan yang tengah dipersoalkan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan Desa Pelambik.


TIGA PERSOALAN BESAR JADI TUNTUTAN WARGA


Dalam hearing tersebut, massa menyuarakan sedikitnya tiga persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian dan penjelasan terbuka dari pemerintah desa.


Pertama, dugaan pungutan liar (pungli) terkait santunan kematian dan klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal mencapai Rp5 juta.


Kedua, dugaan pengambilan atau penggelapan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp600 ribu yang disebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening.


Ketiga, dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan beras Raskin tahun 2023. Dalam tuntutan warga, seorang bernama Resun disebut diduga dimintai uang sebesar Rp50 ribu dengan iming-iming akan memperoleh bantuan beras tersebut.


Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sugianto, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat menginginkan persoalan tersebut ditindaklanjuti secara serius.


Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Kepala Desa Pelambik mencopot Kepala Dusun Ngabok apabila dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat terbukti.


Warga juga mendesak pemerintah desa agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat serta memberikan penjelasan secara transparan terhadap seluruh persoalan yang dipersoalkan.


KADES PELAMBIK BERI KLARIFIKASI: UANG RP5 JUTA DISEBUT PENGGANTI IURAN BPJS


Di tengah tuntutan masyarakat, Kepala Desa Pelambik, Juma'san, memberikan penjelasan berbeda ketika dikonfirmasi mengenai uang Rp5 juta yang menjadi salah satu pokok persoalan hearing.


Menurut Juma'san, persoalan tersebut bermula sekitar dua hingga tiga tahun lalu ketika almarhumah ibu dari seorang warga bernama Batah, asal Dusun Ngabok, didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh kepala dusun setempat.


Ia menjelaskan bahwa selama kepesertaan berlangsung, iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh kepala dusun.


Setelah berjalan sekitar dua tahun, kepala dusun disebut pernah memanggil Batah untuk menyampaikan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ibunya telah berjalan dan meminta agar kepesertaan tersebut dilanjutkan.


Persoalan kemudian muncul setelah ibu Batah meninggal dunia dan klaim BPJS Ketenagakerjaan disebut cair sebesar Rp42 juta melalui rekening anaknya.


Juma'san menyampaikan bahwa uang Rp5 juta yang dipersoalkan warga merupakan pemberian Batah kepada kepala dusun secara bertahap sebagai pengganti iuran yang sebelumnya dikeluarkan.


"Awalnya diberikan Rp2 juta, kemudian ditambah Rp3 juta, sehingga totalnya Rp5 juta," demikian penjelasan Juma'san saat diwawancarai.


ADA DUA VERSI, WARGA MINTA TRANSPARANSI


Keterangan kepala desa tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penjelasan dengan tuntutan masyarakat.


Di satu sisi, warga mempersoalkan pemberian uang Rp5 juta tersebut sebagai dugaan pungutan liar yang perlu diperiksa. Sementara di sisi lain, kepala desa menyebut uang itu merupakan penggantian biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya dibayarkan oleh kepala dusun.


Perbedaan keterangan ini perlu ditelusuri secara objektif dengan memeriksa bukti pembayaran iuran, aliran dana, dokumen kepesertaan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.


Begitu pula dugaan pengambilan dana PKH Rp600 ribu dan pungutan Rp50 ribu dalam penyaluran bantuan beras Raskin. Seluruhnya membutuhkan klarifikasi, pemeriksaan bukti, dan penelusuran oleh pihak berwenang.


PUBLIK MENUNGGU LANGKAH PEMERINTAH DESA DAN APARAT PENEGAK HUKUM


Hearing warga Dusun Ngabok seharusnya menjadi ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, bukan menjadi arena pertentangan antarkelompok masyarakat.


Persoalan dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial, santunan kematian, maupun program perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak dan kepentingan masyarakat.


Pemerintah Desa Pelambik diharapkan membuka ruang klarifikasi dan menyampaikan penjelasan secara transparan. Sementara itu, instansi terkait dan aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.


Masyarakat kini menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar: apakah dugaan pungutan tersebut memiliki dasar yang sah? Apakah dana bantuan sosial telah diterima oleh pihak yang berhak? Dan apakah seluruh mekanisme penyaluran bantuan sudah berjalan sesuai aturan?


Semua dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang adil dan transparan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai ada keputusan dari pihak berwenang.


Awak media akan terus mengawal perkembangan persoalan ini demi keterbukaan informasi publik, perlindungan hak masyarakat, serta terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

(Erlan)

Komentar

Tampilkan

  • HEARING WARGA NGABOK MEMANAS! Dugaan Pungli Rp5 Juta, Dana PKH Rp600 Ribu hingga Raskin Rp50 Ribu Jadi Sorotan, Massa Nyaris Bentrok dengan Pendukung Kades Pelambik
  • 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini

Hari Jadi Tuban

Gempur Rokok Ilegal

Google News


 

LOWONGAN KERJA


 

VERIFIKASI

 


JMSI

 


LAPAS


 

SMARTFREN


 

KEMENDESA

 


Topik Populer

Banner