Ketua DPRD Boalemo Ajak Tinggalkan Perbedaan Politik, Paripurna KUA-PPAS 2027 Berlangsung Lancar

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Ketua DPRD Boalemo Ajak Tinggalkan Perbedaan Politik, Paripurna KUA-PPAS 2027 Berlangsung Lancar

Rabu, 22 Juli 2026 | Juli 22, 2026 WIB | 0B Last Updated 2026-07-22T06:36:50Z


Boalemo, DPRD Boalemo, Eka Putra Noho, KUA PPAS 2027, APBD 2027, Rum Pagau, Paripurna DPRD, Pemerintah Daerah.

Xposetv Boalemo - Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Eka Putra Noho, kembali memimpin Rapat Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, yang digelar pada Selasa, 21 Juli 2026.


Sebelum memulai jalannya persidangan, Eka Putra Noho menyampaikan pesan yang menyejukkan kepada seluruh anggota DPRD. Ia mengajak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan pandangan politik serta mengedepankan kepentingan masyarakat Kabupaten Boalemo dalam setiap proses pembahasan anggaran daerah.


"Kita boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan kita tetap sama, yakni menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Boalemo. Mari kita menjaga suasana yang kondusif dan mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan lainnya," ujar Eka Putra Noho saat membuka sidang.


Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Boalemo Rum Pagau, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.


Meski sempat terjadi ketegangan pada awal pembukaan sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Husain Etango, situasi segera kembali kondusif setelah palu sidang diserahkan kepada Ketua DPRD Eka Putra Noho untuk melanjutkan jalannya rapat.


Seluruh rangkaian pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga agenda paripurna selesai dilaksanakan. Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penentuan arah pembangunan dan program prioritas daerah.

×
Berita Terbaru Update