Hari Juang Polri: Refleksi Hukum, Reaktualisasi Proklamasi Polisi 1945, dan Tantangan Keadilan Modern

Ach Hussairi, SH., MH., CLHR.(Praktisi Hukum / Ketua DPC Peradi Malang / Wasekjend DPN Peradi)

xposeTV.live // Malang - Peringatan Hari Juang Polri setiap tanggal 21 Agustus bukan sekadar seremoni historis yang terjadwal dalam kalender nasional. Bagi kita para penegak hukum dan seluruh rakyat Indonesia, momentum ini adalah critical point untuk menengok kembali akar eksistensial Korps Bhayangkara. Sejarah mencatat, pada 21 Agustus 1945 di Surabaya, Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin bersama Pasukan Polisi Istimewa (Tokubetsu Keisatsu Tai) dengan berani mengumandangkan Proklamasi Polisi Republik Indonesia.

Peristiwa itu menegaskan satu hal fundamental: Polisi lahir langsung dari rahim perjuangan rakyat demi mempertahankan kemerdekaan, bukan sekadar instrumen kekuasaan. 

Sebagai seorang praktisi hukum dan bagian dari organisasi advokat (Peradi), saya melihat substansi Hari Juang Polri memiliki korelasi filosofis yang sangat erat dengan penegakan hukum (law enforcement) yang berkeadilan di era modern ini.

 1. Dialektika Sejarah dan Penguatan Moral Personel 

Sejarah penegakan hukum senantiasa bergerak dinamis. Hari Juang Polri mengajarkan kita bahwa institusi kepolisian dibentuk atas fondasi moral yang kokoh, yaitu kesetiaan penuh pada negara (NKRI) dan perlindungan kepada masyarakat.

Tantangan tugas kepolisian hari ini tentu jauh berbeda dan lebih kompleks dibanding tahun 1945. 

Jika dahulu musuh yang dihadapi adalah kolonialisme fisik, hari ini musuh penegakan hukum adalah ketidakpastian hukum, kejahatan siber lintas negara, korupsi, hingga tantangan menjaga ruang publik yang demokratis dan humanis. 

Di sinilah letak pentingnya mewarisi spirit 1945: bukan senjatanya yang kita replikasi, melainkan integritas, keberanian, dan kejujuran para pendahulu yang harus mengalir dalam nadi setiap insan Bhayangkara. 

 2. Sinergitas Catur Wangsa Penegak Hukum

Dalam kacamata hukum formal, Polri dan Advokat adalah bagian penting dari "Catur Wangsa" penegak hukum bersama Jaksa dan Hakim. Hubungan antara Polri dan Advokat tidak boleh dilihat sebagai hubungan yang konfrontatif, melainkan hubungan yang fungsional-simbiotis demi tegaknya keadilan (due process of law).

Semangat Hari Juang Polri harus dimaknai sebagai dorongan untuk memperkuat profesionalisme kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ketika Polri menjalankan tugasnya secara "Presisi" dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara—termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum—maka marwah penegakan hukum di Indonesia akan semakin bermartabat.

 3. Menyongsong Penegakan Hukum yang Humanis dan Berkeadilan Rakyat

Sebagai Ketua Peradi di tingkat daerah dan pengurus pusat, kami selalu menekankan pentingnya akses keadilan bagi masyarakat marginal. Polri pun memiliki tantangan serupa: bagaimana mentransformasikan wajah penegakan hukum dari yang terkesan "tajam ke bawah, tumpul ke atas" menjadi hukum yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa tebang pilih. 

Konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang kini gencar digaungkan Polri merupakan salah satu langkah maju yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Hari Juang Polri. Hukum tidak boleh hanya melulu soal pembalasan atau pemenjaraan, tetapi bagaimana memulihkan kemanfaatan, kedamaian, dan harmoni di tengah masyarakat.

Kesimpulan

Selamat Hari Juang Polri. Kiranya momentum ini memicu seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, mempertebal integritas, dan konsisten menjadi garda terdepan pelindung hak-hak masyarakat. 

Mari kita rawat bersama cita-cita kemerdekaan hukum ini. Peradi siap berjalan beriringan dengan jajaran Polri untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih, jujur, serta berorientasi pada keadilan yang sejati demi menyongsong Indonesia yang lebih maju dan beradab.