XPOSETV//Pontianak, Kalimantan Barat — Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Endro, secara resmi menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi publik terkait insiden simbolis yang sempat memicu dinamika di ruang publik. Langkah ini diapresiasi sebagai sikap penuh tanggung jawab untuk mendinginkan suasana serta mengembalikan fokus pada tuntutan utama masyarakat sipil. Sabtu (29/08/2026)
Fokus Utama dan Pentingnya Kebhinnekaan
Dalam klarifikasinya, Endro menegaskan bahwa gerakan massa tersebut murni bertujuan membela hak-hak para peladang tradisional terkait wacana pencabutan Peraturan Daerah (Perda), bukan aksi sektarian.
* Mencegah Potensi Konflik: Sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama, Kalbar sangat sensitif terhadap isu identitas. Permohonan maaf secara terbuka ini dinilai vital untuk mencegah misinformasi serta potensi konflik komunal di media sosial.
* Evaluasi Metode Perjuangan: Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi aktivis dan ormas di Kalbar agar penyampaian aspirasi di masa depan dirancang secara matang, sehingga pesan inti tidak terdistraksi oleh kontroversi cara atau simbol aksi.
Rekomendasi dan Langkah Lanjutan
* Sikap Masyarakat: Publik Kalimantan Barat diimbau menyikapi klarifikasi ini secara dewasa, tidak mudah terprovokasi isu SARA, serta terus merawat persatuan yang telah terbangun.
* Tanggung Jawab Pemerintah: Pemerintah Daerah dan DPRD Kalbar diharapkan tidak menjadikan kegaduhan simbolis ini sebagai alasan untuk mengabaikan tuntutan substansial para peladang yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum.
Momentum ini seyogianya segera ditindaklanjuti dengan pembukaan ruang dialog konstruktif antara pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan petani demi merumuskan regulasi yang berkeadilan bagi semua pihak. (Mamad)
