 |
| Foto ; DPC Peradi Malang Gelar FGD Persiapan Pelantikan Advokat hingga Rakernas November 2026 |
Xposetv.Live// MALANG – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia (DPC Peradi Malang) menggelar forum Focus Group Discussion (FGD) internal untuk mematangkan sejumlah agenda krusial organisasi. Pertemuan strategis ini berfokus pada rencana Pelantikan dan Penyumpahan Advokat baru, pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), serta konsolidasi matang dalam menyambut Rapat Kerja Nasional (Rakernas Peradi) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang.
Ketua DPC Peradi Malang sekaligus Wasekjen DPN Peradi Ach. Hussairi, S.H., M.H., menegaskan bahwa rangkaian agenda ini merupakan momentum penting bagi penguatan fondasi profesi advokat, khususnya di wilayah Malang Raya. Dalam komitmennya, ia menekankan bahwa proses kaderisasi melalui PKPA hingga pelantikan harus melahirkan advokat yang berintegritas.
"FGD ini adalah langkah konkret kami memastikan seluruh persiapan administratif dan teknis berjalan tanpa hambatan. Kita tidak hanya bersiap melantik anggota baru, tetapi memastikan mereka adalah penegak hukum yang siap menjaga marwah profesi dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat," ujar Ach. Hussairi dalam statmen resminya.
Senada dengan Ketua, Sekretaris DPC Peradi Malang, Misbahul Munir, S.H., menambahkan bahwa koordinasi intensif terus dikebut, terutama menyangkut validasi berkas calon advokat serta kesiapan kontingen DPC Peradi Malang menuju forum Rakernas.
"Bulan November 2026 akan menjadi bulan yang padat bagi organisasi. Selain mengawal proses penyumpahan di tingkat Pengadilan Tinggi dan pelaksanaan kelas PKPA baru, DPC Peradi Malang juga fokus membawa rekomendasi-rekomendasi taktis dari Malang untuk disuarakan dalam Rakernas Peradi mendatang. Kami ingin memastikan kehadiran Malang memberi dampak bagi arah kebijakan advokat nasional," tutur Misbahul Munir.
Melalui forum FGD ini, jajaran pengurus DPC Peradi Malang menyepakati pembentukan tim panitia khusus (panitia kerja) guna menjamin seluruh klaster program kerja—mulai dari pendidikan profesi hingga keikutsertaan dalam agenda nasional—dapat terealisasi secara terstruktur demi kemajuan dunia hukum di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar