Jakarta, XPOSE TV - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah ikut mempercepat pendataan lewat layanan digital perlindungan sosial atau Perlinsos. Tujuannya agar bantuan sosial dari pemerintah benar-benar jatuh ke tangan warga yang layak menerima.
Pesan itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digabung dengan sosialisasi upah minimum 2027 dan perlindungan sosial. Rapat digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Tito, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pemerintahan elektronik. Dengan sistem ini, warga ke depan bisa mengurus layanan publik secara online tanpa perlu datang ke kantor.
"Yang pertama diuji coba itu verifikasi dan validasi bansos. Karena bansos pusat itu banyak, ada di Kemensos, ada juga di Kemnaker," kata Tito.
Tito mengakui penyaluran bansos selama ini belum sepenuhnya tepat. Masih ada warga yang ekonominya sudah cukup mapan tapi tetap dapat bantuan, sementara warga yang benar-benar kesulitan justru belum masuk daftar penerima.
Untuk membenahi hal itu, Kemensos mengembangkan sistem digital Perlinsos yang dikoordinasikan Dewan Ekonomi Nasional. Sistem ini menyatukan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Dengan integrasi tersebut, pengecekan kondisi sosial ekonomi warga bisa dilakukan lebih cepat lewat biometrik seperti wajah, sidik jari, dan iris mata.
"98 persen data penduduk Indonesia itu ada di server Kemendagri. Nanti sistem akan langsung menjawab, orang ini layak menerima bantuan atau tidak, karena dia punya rumah, punya tanah, punya mobil, dan sebagainya," ucap Tito.
Tito menegaskan percepatan ini bukan hanya untuk pusat, tapi juga membantu daerah menekan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sebab bansos menjadi salah satu cara pemerintah menjaga daya beli masyarakat.









Tidak ada komentar:
Posting Komentar