Ditres PPA-PPO Polda NTB gagalkan pengiriman CPMI ilegal melalui jalur non-prosedural. Pengungkapan dua perkara ini menjadi bukti keseriusan Polri memberantas perdagangan orang dan melindungi pekerja migran Indonesia.
XPOSETV//Mataram, NTB – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil membongkar dua perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan pengiriman korban ke Arab Saudi. Rabu (11/11/2026)
Dalam pengungkapan yang berlangsung pada 17 hingga 22 Oktober 2026 tersebut, polisi menetapkan lima orang tersangka dan berhasil menyelamatkan tiga perempuan yang diduga menjadi korban maupun calon korban perdagangan orang.
Keberhasilan ini menjadi langkah konkret Polda NTB dalam mendukung Program Prioritas Kapolri melalui Quick Wins 8 Kegiatan 2 Periode I, yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 13 November 2026.
Direktur Reserse PPA-PPO Polda NTB, Kombes Pol. Ni Made Pujawati, S.I.K., menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk memberantas praktik perdagangan orang, khususnya jaringan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural.
"Apa yang kami sampaikan ini merupakan bagian dari konsistensi Polda NTB dalam mengungkap dan menindak tegas para pelaku TPPO yang masih beroperasi di wilayah hukum Polda NTB," tegas Kombes Pol. Ni Made Pujawati.
Kasus Pertama: Dua Perekrut PMI Diamankan
Pengungkapan perkara pertama berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/185/X/2026/SPKT/Polda NTB tertanggal 17 Oktober 2026.
Kasus tersebut terungkap setelah tim penyelidik Ditres PPA-PPO Polda NTB bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melakukan penjemputan terhadap seorang perempuan berinisial S, asal Kabupaten Lombok Tengah, yang dipulangkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok.
Dari hasil penyelidikan dan pendalaman terhadap korban, petugas menemukan adanya dugaan unsur tindak pidana perdagangan orang. Perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 19 Oktober 2026.
Dalam proses tersebut, polisi menetapkan dan mengamankan dua orang tersangka, masing-masing BS alias B, seorang laki-laki yang diduga berperan melakukan perekrutan korban, serta SI alias R, seorang perempuan yang diduga berperan sebagai perekrut sekaligus sponsor pengiriman korban ke luar negeri.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya dua lembar tiket pesawat pemulangan korban, dua lembar boarding pass maskapai Egyptair dan Pelita Air, satu eksemplar paspor atas nama korban, serta satu unit telepon genggam Samsung Galaxy J7.
Kedua tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda NTB untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kasus Kedua: Polisi Gagalkan Pemberangkatan Dua CPMI Ilegal
Tidak berhenti pada pengungkapan perkara pertama, Ditres PPA-PPO Polda NTB kembali melakukan tindakan tegas melalui operasi tangkap tangan di sebuah lokasi penampungan di Kabupaten Lombok Tengah pada 21 Oktober 2026 sekitar pukul 21.45 WITA.
Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyelamatkan dua perempuan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), masing-masing berinisial LW alias L, asal Kabupaten Sumbawa, dan R, asal Kabupaten Lombok Tengah.
Keduanya diduga hendak diberangkatkan ke Arab Saudi melalui jalur non-prosedural yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/7/X/RES.1.15./2026/SPKT.DITRES PPA DAN PPO/POLDA NTB tertanggal 22 Oktober 2026, perkara tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Polisi menetapkan tiga perempuan sebagai tersangka, yakni:
* R, diduga berperan sebagai pekerja lapangan yang bertugas melakukan perekrutan, penampungan, pengurusan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, serta pembuatan paspor.
* M, diduga bekerja bersama R dalam menjalankan aktivitas perekrutan dan penyiapan calon pekerja migran.
* ARA alias A, diduga berperan mengoordinasikan pekerja lapangan, menyediakan dana perekrutan, serta mengatur pemberangkatan korban menuju agen pusat di Jakarta.
Dari pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua set fotokopi KTP dan Kartu Keluarga milik korban, dokumen hasil pemeriksaan laboratorium Hepatika dan Klinik Utama Global Medika, dua unit telepon genggam merek Oppo A18 dan Vivo Y19s, serta dua kartu perdana XL.
Lima Tersangka Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dari kedua perkara tersebut dijerat dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 juncto Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juncto Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selain itu, para tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Berdasarkan ketentuan pidana yang disampaikan penyidik, para tersangka terancam hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Perlindungan PMI Harus Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Pengungkapan dua perkara TPPO ini menjadi peringatan serius bahwa praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal masih menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya perempuan yang ingin bekerja ke luar negeri demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar di luar negeri tanpa kejelasan perusahaan penempatan, dokumen resmi, kontrak kerja, dan prosedur pemberangkatan.
Calon pekerja migran juga diharapkan memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan pemerintah guna menghindari risiko eksploitasi, penipuan, kekerasan, hingga perdagangan manusia.
Keberhasilan Ditres PPA-PPO Polda NTB mengungkap dua perkara ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi kepolisian, pemerintah daerah, instansi ketenagakerjaan, dan masyarakat dalam memutus mata rantai perdagangan orang.
Lima tersangka telah diamankan, tiga perempuan berhasil diselamatkan. Namun, upaya pemberantasan TPPO tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku. Memutus jaringan perekrutan ilegal hingga ke aktor pengendali dan memastikan perlindungan korban harus menjadi prioritas bersama.
(H A)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar