MANADO, XPOSETV.Live-- Upaya membangun kepastian hukum dan memperkuat tata kelola kelembagaan terus dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut). Salah satu langkah yang ditempuh yakni mempererat kemitraan dengan sektor perbankan melalui kerja sama di bidang hukum.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejati Sulut dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Area Sulawesi Utara terkait penanganan persoalan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H.M.Hum. M.Si. Dalam kegiatan itu, ia didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) serta jajaran pejabat pada bidang terkait.
Adapun pihak Bank Syariah Indonesia diwakili oleh Area Manager BSI Sulawesi Utara yang turut menandatangani dokumen kesepakatan tersebut.
Perpanjangan MoU ini menjadi penegasan atas hubungan kemitraan yang telah berlangsung sebelumnya. Kedua institusi sepakat melanjutkan kolaborasi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas perbankan.
Sebagai institusi yang menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan transaksi dan regulasi yang luas, sektor perbankan membutuhkan landasan hukum yang kuat. Karena itu, pendampingan serta konsultasi hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga agar kebijakan dan aktivitas operasional tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui kesepakatan tersebut, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut akan mengoptimalkan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan dukungan pelayanan hukum kepada Bank Syariah Indonesia.
Bentuk pelayanan yang dapat diberikan meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta layanan hukum sesuai ruang lingkup kewenangan Kejaksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya menangani persoalan yang telah berkembang menjadi sengketa atau permasalahan hukum, fungsi Jaksa Pengacara Negara juga memiliki peran strategis dalam mencegah munculnya risiko hukum melalui pemberian pendapat dan kajian hukum terhadap kebijakan institusi.
Dengan pola pendampingan tersebut, setiap langkah maupun keputusan strategis diharapkan dapat dipertimbangkan secara matang dari sisi hukum sehingga mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun permasalahan di kemudian hari.
Kerja sama ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan BSI, khususnya dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha.
Bagi Kejati Sulut, kemitraan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan kontribusi melalui pelayanan dan bantuan hukum kepada institusi yang membutuhkan sesuai kewenangannya.
Dengan diperpanjangnya kesepakatan ini, kedua pihak diharapkan mampu menjaga kesinambungan koordinasi dan komunikasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menyikapi berbagai tantangan hukum di sektor perbankan.
Sinergi Kejati Sulut dan BSI Area Sulawesi Utara diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan hubungan kelembagaan yang produktif serta mendukung terwujudnya aktivitas perbankan yang tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum.(NB)









Tidak ada komentar:
Posting Komentar