MANADO,XPOSETV.Live-- Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H.M.Hum. M.Si. Dt. Toembidjo, menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan sejak tahap awal perencanaan anggaran.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh sebatas dilakukan ketika muncul dugaan penyimpangan. Sebaliknya, pengawasan harus melekat dalam setiap proses perumusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ferrytass ketika menjadi pemateri dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2026), bertempat di Swiss-Belhotel Manado.
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi” itu, Ferrytass mengatakan pentingnya integritas, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.
Ia menjelaskan, DPRD mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Ketiganya harus dilaksanakan secara profesional dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan.
Ferrytass mengingatkan, rendahnya integritas dalam menjalankan tugas kelembagaan berpotensi membuka peluang terjadinya praktik koruptif. Bentuk penyimpangan tersebut antara lain konflik kepentingan rekayasa alokasi anggaran, proyek titipan, gratifikasi, hingga pelaksanaan pengawasan yang tidak independen.
Karena itu, ia meminta agar seluruh tahapan pembahasan dan penetapan anggaran dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan sejak proses perencanaan lanjutnya, merupakan langkah preventif untuk mempersempit peluang penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan setiap alokasi anggaran benar benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Ferrytass turut menyatakan pentingnya membangun koordinasi yang konstruktif antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Hubungan kerja kedua unsur tersebut harus dilandasi prinsip checks and balances, sehingga masing masing dapat menjalankan kewenangan dan tanggung jawab secara proporsional tanpa melampaui batas kelembagaan.
Penguatan wawasan antikorupsi bagi pimpinan dan anggota DPRD juga menjadi perhatian penting, khususnya menjelang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia berharap setiap keputusan anggaran memiliki dasar hukum yang jelas, mengikuti mekanisme yang berlaku, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Bimbingan teknis tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado dan diikuti pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari berbagai komisi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas dan pemahaman anggota DPRD semakin meningkat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara profesional serta berintegritas.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pun terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui edukasi hukum dan kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan.
Dengan mengedepankan pengawasan sejak tahap perencanaan, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. (NB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar