Polda NTB, Kejati, dan Kanwil ATR/BPN NTB Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Dua Perkara P-21 dan Satu Kasus Berkekuatan Hukum Tetap
XPOSETV//Mataram, NTB – Komitmen memberantas praktik mafia tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat kembali mengantarkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Melalui kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Tanah, Polda NTB berhasil meraih penghargaan bergengsi berupa **Pin Emas Tahun 2026 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)**. Prestasi ini sekaligus menjadi penghargaan Pin Emas ketiga yang diraih secara berturut-turut sejak 2024, 2025, hingga 2026.
Capaian tersebut menjadi bukti keberlanjutan upaya penegakan hukum terhadap berbagai persoalan pertanahan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., membenarkan penghargaan tersebut. Menurutnya, Pin Emas diberikan atas keberhasilan Satgas Mafia Tanah NTB dalam menyelesaikan target penanganan perkara pertanahan sepanjang tahun 2026.
"Penghargaan Pin Emas tahun 2026 ini merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh Satgas Mafia Tanah NTB secara berturut-turut, setelah sebelumnya juga diraih pada tahun 2024 dan 2025," ungkap Kombes Pol. Mohammad Kholid dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
TUNTASKAN TIGA PERKARA, LAMPAUI TARGET OPERASI
Dalam pelaksanaan tugas tahun ini, Satgas Mafia Tanah NTB berhasil menyelesaikan tiga perkara pertanahan. Jumlah tersebut melampaui target awal yang ditetapkan, yakni dua perkara utama dan satu perkara tambahan.
Dari tiga perkara yang berhasil ditangani, dua perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum atau P-21. Sementara itu, satu perkara lainnya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) di persidangan.
Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya progres penanganan perkara, mulai dari proses penyidikan hingga penyelesaian melalui mekanisme peradilan.
Pencapaian ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat, khususnya warga yang menghadapi persoalan sengketa dan dugaan tindak pidana di bidang pertanahan.
KOLABORASI POLDA NTB, KEJATI, DAN ATR/BPN
Kombes Pol. Mohammad Kholid menegaskan, keberhasilan mempertahankan penghargaan Pin Emas selama tiga tahun berturut-turut tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi lintas instansi.
Sinergi antara Polda NTB, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, serta Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTB menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan perkara pertanahan.
Adapun penerima penghargaan Pin Emas tahun 2026 dari unsur Satgas Mafia Tanah NTB meliputi Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., yang dalam penyerahannya diwakili oleh Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol. Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si.
Penghargaan juga diberikan kepada tim penyidik yang dipimpin Kanit Subdit II Ditreskrimum Polda NTB, AKP Faisal Afrihadi, S.H., M.H., CHRA., CPLO., bersama delapan personel lainnya.
Selain unsur kepolisian, penghargaan tersebut turut diterima Kepala Kejaksaan Tinggi NTB yang diwakili Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB.
KOMITMEN LINDUNGI HAK MASYARAKAT
Lebih lanjut, Kabid Humas Polda NTB menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi atas capaian institusi, tetapi juga menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di bidang pertanahan.
"Sinergi antara Polda NTB, Kejati NTB, dan Kanwil ATR/BPN NTB menjadi kunci utama. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dari praktik mafia tanah di Bumi Gora," pungkasnya.
Prestasi Pin Emas ketiga secara berturut-turut ini diharapkan semakin memperkuat langkah pemberantasan mafia tanah di Nusa Tenggara Barat.
Masyarakat pun diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang semakin baik, sehingga persoalan pertanahan dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum yang konsisten serta kolaborasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga hak kepemilikan tanah dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
(H A)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar