 |
| Foto: Ach Hussairi, SH., MH., CLHR.(Wakil Ketua ISNU Kabupaten Malang) |
Momentum ini bukan sekadar rutinitas organisasional lima tahunan, melainkan titik krusial bagi jam'iyah keagamaan terbesar di dunia ini untuk meneguhkan kembali jatidiri dan arah perjuangannya di tengah dinamika zaman yang kian kompleks. Dua isu utama yang menjadi pertaruhan besar dalam muktamar kali ini adalah netralisasi institusi dari pusaran politik praktis dan lahirnya kepemimpinan yang mampu mengayomi seluruh elemen nahdliyin.
Komitmen Netralitas: Kembali ke Khittah 1926
Netralisasi NU dari panggung politik praktis bukan lagi sebuah imbauan, melainkan urgensi yang mutlak. Sebagai organisasi sosial-keagamaan (jam'iyah diniyah ijtimaiyah), kekuatan utama NU terletak pada moral force (kekuatan moral), bukan pada political power (kekuatan politik). Ketika institusi NU terseret atau ditarik-tarik ke dalam kontestasi politik elektoral, yang terjadi adalah kerentanan terhadap perpecahan di akar rumput.
Khittah NU 1926 telah menggariskan dengan tegas bahwa NU tidak terikat dengan partai politik mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Netralisasi dalam Muktamar ke-35 ini harus dimaknai sebagai upaya pembersihan struktural dari kepentingan pragmatis jangka pendek. PBNU ke depan harus berdiri di atas semua golongan, menjadi payung teduh bagi bangsa, dan fokus pada syiar Islam wasathiyah (moderat) serta pemberdayaan umat. Pengurus NU boleh memiliki aspirasi politik secara pribadi sebagai warga negara, namun jangan pernah membawa-bawa simbol dan gerbong institusi untuk kepentingan transaksional.
Mencari Pemimpin yang Mengayomi
Tantangan NU ke depan tidaklah ringan. Diperlukan sosok pemimpin—baik Rais 'Aam maupun Ketua Umum Tanfidziyah—yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan keluasan visi. NU membutuhkan pemimpin yang mengayomi.
Arti pemimpin yang mengayomi adalah sosok yang merangkul, bukan memukul. Ia harus mampu mendengarkan suara dari pengurus wilayah (PWNU), pengurus cabang (PCNU), hingga kader di tingkat ranting dan anak ranting. Pemimpin masa depan NU harus bisa menjembatani perbedaan pandangan di internal nahdliyin yang sangat heterogen. Ia adalah figur ayah yang bijaksana, yang mengedepankan tabayyun (klarifikasi) dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap riak persoalan, bukan dengan pendekatan instruktif yang kaku.
Selain itu, pemimpin yang mengayomi juga harus peduli pada peningkatan kualitas hidup warganya. Penguatan ekonomi umat, pemerataan fasilitas pendidikan melalui pesantren dan sekolah NU, serta pemenuhan layanan kesehatan harus menjadi program konkret yang dirasakan langsung oleh warga nahdliyin di seluruh pelosok negeri.
Pemimpin seperti inilah yang akan membawa NU disegani karena kemandirian dan kemaslahatan nyata yang dihasilkannya.
Penutup
Muktamar NU ke-35 di Jombang harus menjadi momentum refleksi sekaligus proyeksi. Transformasi NU menuju organisasi yang modern, mandiri, dan berwibawa hanya bisa terwujud jika asas netralitas dijaga dengan ketat dan nakhoda yang terpilih adalah mereka yang tulus mengabdi untuk umat.
Selamat ber-Muktamar. Semoga Jombang kembali melahirkan berkah kepemimpinan yang membawa kemajuan bagi NU, bangsa, dan dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq.
