BOALEMO,XPOSETV.Live-- (31/08/2026),Langkah penertiban terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Boalemo terus menjadi perhatian publik. Aparat penegak hukum, khususnya Polres Boalemo, didorong untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan tegas, transparan, dan tidak tebang pilih.
Tokoh masyarakat Asra Djibu menegaskan, penertiban aktivitas pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai penindakan hanya menyasar pelaku atau lokasi tertentu, sementara aktivitas pertambangan lain yang juga diduga melanggar aturan justru luput dari perhatian aparat.
“Jika memang ditemukan pelanggaran, seluruhnya harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa melihat siapa pemilik, pengelola, maupun pihak di balik aktivitas tersebut,” ujar Asra.
Menurutnya, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar diterapkan. Aparat diminta tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap para pengelola tambang, terlebih jika terdapat dugaan pelanggaran yang memiliki karakteristik serupa.
“Kalau penertiban dilakukan atas dugaan pelanggaran, maka semua harus diperiksa dan ditertibkan secara menyeluruh. Jangan sampai yang kecil ditindak, sementara yang memiliki kekuatan atau kedekatan tertentu justru dibiarkan,” tegasnya.
Asra juga menilai Kapolres Boalemo perlu menyampaikan secara terbuka dasar hukum dan pertimbangan dalam setiap langkah penertiban. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui bahwa operasi yang dilakukan benar-benar berdasarkan aturan dan bukan karena kepentingan terhadap pihak tertentu.
“Jangan sampai ada kesan penegakan hukum hanya diarahkan kepada pihak-pihak tertentu. Kalau memang persoalannya adalah pelanggaran pertambangan, maka semua aktivitas yang memenuhi unsur pelanggaran harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut dapat menjadi ujian bagi kredibilitas aparat penegak hukum di mata masyarakat. Penindakan yang dilakukan secara parsial berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa hukum belum diterapkan secara adil dan menyeluruh.
Karena itu, publik kini menunggu langkah konkret Polres Boalemo untuk memastikan penertiban tidak berhenti sebagai operasi sesaat. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, proses hukum diharapkan berjalan sesuai ketentuan dan menyentuh seluruh pihak yang memang terbukti terlibat.
Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa persoalan pertambangan di Boalemo ditangani berdasarkan hukum.
Kini pertanyaan publik mengerucut pada satu hal: apakah penertiban tambang di Boalemo akan menjadi langkah awal penegakan hukum yang benar-benar berkeadilan, atau hanya menyasar pihak-pihak tertentu? Publik menanti jawabannya(Stevany).
