XPOSETV// TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR — Kerusakan parah Jalan Lingkar Waduk Wonorejo atau yang dikenal sebagai Jalan Lingkar Wilis di wilayah Wonorejo, Kabupaten Tulungagung, mendapat perhatian serius dari 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera.
Kondisi jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik dinilai membutuhkan penanganan segera. Selain mengganggu mobilitas masyarakat, kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan sekitar Waduk Wonorejo.
Ketua Umum 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera, Rahmat Putra Perdana, S.Pd., ST, menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan solusi cepat sekaligus penyelesaian jangka panjang.
“Yang kami dorong ada dua hal. Pertama, perbaikan sementara harus segera dilakukan karena masyarakat membutuhkan akses yang layak. Kedua, harus ada solusi permanen melalui izin pembangunan dari Kementerian Kehutanan,” ujar Rahmat.
DESAK PERHUTANI, PJT, DAN BBWS TURUN TANGANDalam audiensi dan penyampaian aspirasi, 212 Rakyat Makmur Sejahtera mendesak Perum Perhutani, PJT Waduk Wonorejo, serta BBWS Provinsi Jawa Timur wilayah Wonorejo untuk mengambil langkah konkret.
Dukungan tersebut diharapkan dapat diberikan melalui program CSR maupun bentuk dukungan lain sesuai kewenangan masing-masing, terutama untuk membantu perbaikan sementara Jalan Lingkar Waduk Wonorejo yang mengalami kerusakan parah.
Menurut Rahmat, proses untuk mendapatkan izin pembangunan permanen tentu membutuhkan tahapan administrasi dan koordinasi lintas lembaga. Namun, kondisi jalan tidak seharusnya membuat masyarakat harus menunggu tanpa adanya penanganan.
“Perbaikan sementara dan proses mendapatkan izin pembangunan permanen harus berjalan bersamaan. Jangan menunggu izin selesai baru jalan ditangani. Masyarakat membutuhkan akses yang aman sekarang,” tegasnya.
KETUA DPRD DAN PEMKAB TULUNGAGUNG AKAN BAWA PERSOALAN KE DPR RI
Upaya penyelesaian jangka panjang juga didorong melalui Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan DPRD Kabupaten Tulungagung.
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S.Sos., bersama jajaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dijadwalkan melakukan audiensi dengan DPR RI Komisi IV pada 23–26 September 2026.
Audiensi tersebut diarahkan untuk mendorong penyelesaian persoalan regulasi serta mendapatkan dukungan dalam proses izin pembangunan jalan dari Kementerian Kehutanan, mengingat akses jalan tersebut berkaitan dengan kawasan yang berada dalam pengelolaan Perhutani.
Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk mendapatkan kepastian mengenai pembangunan atau peningkatan Jalan Lingkar Waduk Wonorejo secara permanen sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi langkah Ketua DPRD Pak Marsono, S.Sos., bersama jajaran dan Pemkab Tulungagung yang akan membawa persoalan ini ke DPR RI Komisi IV. Kami berharap aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan sampai mendapatkan solusi dari Kementerian Kehutanan,” kata Rahmat.
BUKAN SEKADAR PERBAIKAN JALAN, TETAPI KEPASTIAN AKSES MASYARAKAT
212 Rakyat Makmur Sejahtera menilai persoalan Jalan Lingkar Waduk Wonorejo bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang menggunakan akses tersebut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang komprehensif.
Perhutani, PJT Waduk Wonorejo, BBWS Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, DPRD Kabupaten Tulungagung, hingga pemerintah pusat diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
212 RAKYAT MAKMUR SEJAHTERA AKAN TERUS MENGAWAL
212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan Jalan Lingkar Waduk Wonorejo, baik terkait perbaikan sementara maupun proses perjuangan memperoleh izin pembangunan permanen.
Organisasi tersebut berharap hasil audiensi Ketua DPRD dan Pemkab Tulungagung dengan DPR RI Komisi IV pada 23–26 September 2026 dapat menghasilkan langkah konkret dan menjadi dasar bagi percepatan penyelesaian persoalan jalan.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada rapat dan audiensi. Masyarakat membutuhkan hasil nyata. Perbaikan sementara harus segera dilakukan, dan perjuangan mendapatkan izin pembangunan dari Kementerian Kehutanan harus terus dikawal sampai ada kepastian,” pungkas Rahmat.
Perbaikan sementara untuk keselamatan masyarakat hari ini, izin pembangunan dari Kementerian Kehutanan untuk mewujudkan solusi permanen Jalan Lingkar Waduk WonorejoPerum Perhutani, PJT Waduk Wonorejo, serta BBWS Provinsi Jawa Timur wilayah Wonorejo untuk mengambil langkah konkret.( Humas/ Yanto)
