Gunakan Visa Ziarah dan Sistem Rental, Sindikat TPPO Timur Tengah Beraksi Lewat Rute Baru
XPOSETV//Lombok Timur, NTB – Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah kembali marak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Lembaga Pemerhati Pekerja Migran Indonesia (LP2MI) NTB membeberkan bahwa sindikat ini kini beroperasi semakin sadis dan sistematis dengan memanfaatkan rute transit baru via Malaysia. Rabu (09/09/2026)
Direktur Eksekutif LP2MI NTB, Aris Munandar, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja di daerah masih menjadi celah empuk bagi para calo, tekong, dan sponsor nakal. Para pelaku membujuk calon PMI dengan iming-iming keberangkatan gratis, uang pesangon besar, serta proses kilat menuju negara tujuan yang sebenarnya masih dalam status moratorium.
Skema Penyelundupan 'Cuci Jejak'
LP2MI NTB membongkar alur penyelundupan manusia yang terstruktur rapi untuk mengelabui aparat dan regulasi pemerintah:
* Penampungan Lokal: Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ditampung terlebih dahulu di wilayah Jawa dan Jakarta.
* Pencucian Jejak di Malaysia: Korban diterbangkan ke Malaysia dan diinapkan beberapa hari untuk memutus rantai jejak keberangkatan asal Indonesia.
* Penyelundupan ke Timur Tengah: Dari Malaysia, korban diterbangkan ke negara-negara Timur Tengah dengan berbekal visa ziarah.
* Sistem 'Rental' di Agensi: Tiba di negara tujuan, korban ditampung di agensi (Sarikah) untuk direntalkan kepada majikan tanpa kepastian perlindungan hukum.
"Ini bukan penempatan kerja. Ini murni jual beli manusia," tegas Aris Munandar.
Korban Dominasi Perempuan dan Tiga Akar Masalah Utama
Data pengaduan di kantor LP2MI NTB, Lenek Daya, menunjukkan bahwa mayoritas korban merupakan perempuan eks PMI asal Lombok Timur yang pernah bekerja di Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, dan Taiwan. LP2MI NTB menilai lambatnya penanganan pemerintah membuat sindikat perdagangan orang ini terus berulang tanpa solusi permanen.
Terdapat tiga masalah mendasar yang memicu berulangnya kasus ini:
* Karut-Marut Job Order: Ketidakjelasan verifikasi dan alur job order dari BP2MI ke P3MI resmi.
* Minimnya Sosialisasi: Rendahnya literasi hukum serta edukasi bahaya TPPO bagi calon PMI di tingkat tapak.
* Adaptasi Mafia yang Cepat: Kelompok sindikat bertindak lebih cepat dan canggih ketimbang regulasi pencegahan milik pemerintah.
LP2MI NTB terus membuka layanan konsultasi, advokasi, dan pendampingan hukum bagi korban maupun keluarga PMI yang terjerat perangkap TPPO di wilayah Nusa Tenggara Barat.
TENTANG LP2MI NTB
LP2MI NTB adalah lembaga yang fokus pada advokasi, pendampingan, dan edukasi Pekerja Migran Indonesia. Untuk konsultasi dan pengaduan: [Isi No. HP]
(H A)
