44
Foto Ist: Pelapor, Arjuna Sitepu, C.PAR
Jabatan: Investigator Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (DPP KPK TIPIKOR) Republik Indonesia
Nomor Registrasi Internal: AS/KPK-TIPIKOR/10/2026.
Sifat: Segera – Untuk Tindak Lanjut Instansi Berwenang
Perihal: Melaporkan Mhd Rafi Nasrul, Kepala Sekolah SDN 004 SALAK atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada proyek Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Senilai Rp Rp 813.642,241 Juta, APBN Tahun Anggaran 2026
Dasar Hukum Pelaporan:
1. Pasal 28F UUD 1945: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
2. PP No. 43 Tahun 2018 Pasal 4 s/d 11: Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
ROKAN HILIR, RIAU – noviralnojustice.com – Kamis: 08 Oktober 2026 – Program mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan demi anak Indonesia dapat sekolah layak, diduga dikhianati di lapangan. Tepatnya di SDN 004 Salak, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.
Hasil investigasi lapangan tim Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (DPP KPK TIPIKOR) pada 2 Oktober 2026 membongkar borok pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN Anggaran Tahun 2026 dengan nilai Rp. 813.642.241, yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan penanggung jawab Kepala Sekolah, Mhd Rafi Nasrul.
Anggaran hampir 1 Miliar, tapi kualitasnya diduga asal jadi.
BONGKAR TEMUAN DI LAPANGAN ((Bukti Fisik Kasat Mata)
1. Keramik Lama Diduga Main Tindih.
Keramik lama tidak dibongkar, tidak dipecahkan. Langsung ditimpa keramik baru. Ini teknik ngawur yang jelas mengurangi kekuatan dan jelas akal-akalan untuk menghemat material dan upah bongkar.
2. Rangka Atap Baja Ringan Berjarak 152 Cm - Bahayakan Nyawa Siswa!
Ini paling fatal. Jarak baja ringan untuk dudukan atap seng terukur 152 cm. Padahal standar bestek maksimal hanya 118 cm. Selisih 34 cm. Jarak terlalu renggang membuat atap sangat rentan ambruk jika diterpa angin kencang.
3. Ring Balok Disunat, Ukuran Cuma 16,5 Cm.
Ring balok samping yang seharusnya kokoh dengan ukuran 20 cm sesuai bestek, di lapangan hanya 16,5 cm. Sunat 3,5 cm. Kecil tapi dampaknya besar untuk kekuatan struktur bangunan.
Ini baru 3 temuan kasat mata. Diduga masih banyak kejanggalan lain yang disembunyikan.
AROGANSI KEPSEK: DIMINTA GAMBAR RENCANA MALAH BLOKIR TIM INVESTIGASI
Saat tim mencoba konfirmasi secara profesional dan meminta diperlihatkan gambar rencana kerja dan RAB sebagai acuan transparansi proyek pemerintah, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jo Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jo Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jo UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jo PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik. Mhn Rafi Nasrul selaku Kepala sekolah dan Penanggungjawab P2SP justru menunjukkan sikap Anti - Transparansi.
Bukannya menjelaskan, nomor tim investigasi justru DIBLOKIR.
Diduga kuat, Mhd Rafi Nasrul selaku penanggung jawab P2SP diduga mengurangi mutu dan volume bangunani dari dana Revitalisasi yang diawasi Kejaksaan Agung RI.
Program Presiden yang bertujuan mulia untuk mencerdaskan anak bangsa, diduga di korupsi oleh oknum P2SP di SDN 004 Salak.
PERNYATAAN DAN TUNTUTAN RESMI
Sebagai Investigator DPP KPK TIPIKOR, dengan ini saya, Arjuna Sitepu, C.PAR, menyampaikan laporan elektronik dan pengaduan formal berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Jo UU Nomor 31 Tahun 1999, yang diamandemen menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Mendesak kepada:
– Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
– Kepala Polisi Resort Rokan Hilir
– Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
– Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
Untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan revitalisasi SDN 004 Salak, Kecamatan Bagan Sinembah Raya.
Meminta pemeriksaan ulang fisik bangunan secara menyeluruh, termasuk pengukuran ulang rangka baja ringan, ring balok, dan kualitas pekerjaan lantai serta pekerjaan fisik lainnya.
Meminta pembukaan seluruh dokumen RAB, gambar rencana, dan berita acara serah terima pekerjaan.
Meminta pemeriksaan terhadap penanggung jawab P2SP ( Mhd Rafi Nasrul) terkait dugaan pengurangan mutu dan volume pekerjaan yang merugikan keuangan negara.
"Dana Rp 813.642.241, adalah uang rakyat. Program Presiden yang bertujuan melindungi dan mencerdaskan anak bangsa. Jangan tunggu atap ambruk menimpa siswa baru bertindak".
Hingga berita ini yang sekaligus laporan ekektronik ini diterbitkan, Mhd Rafi Nasrul tetap bungkam dan memblokir akses konfirmasi awak media dan tim investigasi.
Tim Investigator DPP KPK TIPIKOR dan Tim Wartawan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Demikian laporan elektronik dan rilis berita ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut segera dari instansi berwenang.
Hormat kami
(Ttd)
Arjuna Sitepu, C.PAR
Investigator Dewan Pimpinan Pusat
Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (DPP KPK TIPIKOR) Republik Indonesia
Penulis: Redaksi 007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar