Iklan Head

Health

Roy SyawaL Selaku Koordinator Lapangan { KorLap } Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara { APRN } Boalemo - Gorontalo.

Senin, 16 November 2026, November 16, 2026 WIB Last Updated 2026-11-16T16:15:41Z

 

APRN Boalemo, Roy Syawal, Kejari Boalemo, Kasus Eks Kades Pentadu Barat, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Xpose TV Boalemo.


BOALEMO XPOSETV – Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara (APRN) Boalemo, Roy Syawal, mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boalemo agar segera menuntaskan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret mantan Kepala Desa Pentadu Barat berinisial SA sebelum berakhirnya tahun 2026.


Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian APRN terhadap proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pentadu Barat yang diduga berdampak pada keuangan desa maupun daerah di Kabupaten Boalemo.


Roy Syawal menegaskan, Kejaksaan tidak boleh hanya berfokus pada satu pihak. Seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, termasuk para Pelaksana Teknis (PK) Pemerintah Desa Pentadu Barat, perlu dipanggil dan dimintai keterangan untuk memperjelas konstruksi perkara.


Menurut Roy, pemeriksaan terhadap para pelaksana teknis sangat penting guna melengkapi alat bukti serta mengungkap secara menyeluruh siapa saja yang memiliki pengetahuan maupun tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa pada periode tersebut.


"Kami mendesak Kajari Boalemo agar segera memanggil dan memeriksa seluruh Pelaksana Teknis di Pemerintah Desa Pentadu Barat. Jangan sampai ada pihak yang luput dari pemeriksaan, apabila memang memiliki keterkaitan dengan perkara ini," tegas Roy Syawal.


Lebih lanjut, Roy meminta Kajari Boalemo mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila terdapat pihak yang mengabaikan surat panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.


Ia bahkan meminta agar Kejaksaan mempertimbangkan upaya menghadirkan secara paksa pihak-pihak yang tidak kooperatif, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.


"Jika ada yang mengabaikan panggilan kejaksaan tanpa alasan yang sah, kami meminta Kajari memerintahkan jajarannya mengambil langkah tegas sesuai prosedur hukum, termasuk menghadirkan secara paksa apabila ketentuan hukumnya terpenuhi," ujarnya.


Roy menekankan, tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai bukti dan ketentuan perundang-undangan.


APRN juga meminta agar penanganan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang mantan Kepala Desa Pentadu Barat tidak berlarut-larut dan memiliki kejelasan perkembangan sebelum penghujung tahun 2026.


"Kami ingin perkara ini dituntaskan secara transparan dan profesional. Jangan ada tebang pilih. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan hingga ke pengadilan dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum," tutup Roy Syawal.


APRN berharap Kejaksaan Negeri Boalemo dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu.*Red*


XPOSE TV BOALEMO Telusuri Fakta, Bongkar Mitos, Sajikan Kebenaran.

Komentar

Tampilkan

  • Roy SyawaL Selaku Koordinator Lapangan { KorLap } Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara { APRN } Boalemo - Gorontalo.
  • 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini

Hari Jadi Tuban

Gempur Rokok Ilegal

Google News


 

LOWONGAN KERJA


 

VERIFIKASI

 


JMSI

 


LAPAS


 

SMARTFREN


 

KEMENDESA

 


Topik Populer

Banner