BOALEMO, XPOSE TV — Aliansi Pergerakan Rakyat Nusantara Provinsi Gorontalo (APRN) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Boalemo dengan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Boalemo dan Kantor Inspektorat Kabupaten Boalemo, guna mendesak penyelesaian persoalan yang melibatkan mantan Kepala Desa Pentadu Barat berinisial SA.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WITA tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi APRN terhadap proses penanganan perkara yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa aksi, Arman Akuba, meminta Kejaksaan Negeri Boalemo agar tidak tebang pilih dalam menjalankan proses penegakan hukum.
Arman menegaskan bahwa setiap persoalan hukum harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Jangan tebang pilih dalam penegakan hukum," menjadi salah satu pesan yang disampaikan Arman Akuba dalam orasinya tersebut.
Usai menyampaikan aspirasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Boalemo, masa aksi APRN kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Inspektorat Kabupaten Boalemo.
Di Kantor Inspektorat, beberapa perwakilan massa aksi diterima di ruang Kepala Inspektorat untuk melakukan pertemuan dan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Inspektorat menyampaikan bahwa mereka akan menyelesaikan seluruh proses yang belum dituntaskan. Hal ini juga berkaitan dengan adanya beberapa agenda lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pemeriksaan tersebut.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan pihak Kejaksaan Negeri Boalemo, APRN memperoleh penjelasan bahwa pihak kejaksaan akan kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan akhir.
Langkah tersebut disampaikan kepada tim APRN sebagai bagian dari proses tindak lanjut penanganan perkara yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut.
Dengan adanya hasil pertemuan itu, APRN berharap komitmen yang telah disampaikan oleh kedua instansi dapat segera direalisasikan, sehingga persoalan mantan Kepala Desa Pentadu Barat berinisial SA memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WITA tersebut akhirnya berakhir sekitar pukul 13.45 WITA.
APRN berharap Kejaksaan Negeri Boalemo dan Inspektorat Kabupaten Boalemo dapat menjalankan komitmen yang telah disampaikan kepada perwakilan massa aksi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Boalemo. *Red*








Tidak ada komentar:
Posting Komentar