**BOALEMO, XPOSE TV** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo resmi
menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan
Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial BH (64), mantan Sekretaris DPRD
(Sekwan) Kabupaten Boalemo yang saat itu juga menjabat sebagai Pengguna
Anggaran (PA), serta ID (57) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Penetapan kedua tersangka diumumkan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Dwi Hadi
Purnomo, dalam konferensi pers pada Senin, 16 November 2026.
Dwi menjelaskan, penetapan status tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik
Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Boalemo melakukan serangkaian pemeriksaan
terhadap saksi, mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban, serta mendalami alat
bukti terkait perkara tersebut.
Dalam penyidikan, kedua tersangka diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan
dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas, khususnya pada pertanggungjawaban
biaya penginapan.
Dugaan penyimpangan tersebut dilakukan melalui penggunaan bukti tagihan
penginapan fiktif, penggelembungan nilai tagihan atau *mark-up*, hingga
pertanggungjawaban biaya penginapan yang tidak sesuai dengan lama menginap
maupun penggunaan kamar sebenarnya.
“Penyimpangan dilakukan melalui penggunaan bukti tagihan penginapan fiktif,
penggelembungan nilai tagihan (*mark-up*), hingga pertanggungjawaban biaya
penginapan yang tidak sesuai dengan lama menginap maupun penggunaan kamar
sebenarnya,” ungkap Dwi.
Dokumen pertanggungjawaban tersebut kemudian diduga digunakan sebagai dasar
pencairan pembayaran belanja perjalanan dinas sehingga mengakibatkan kerugian
keuangan negara.
**KERUGIAN NEGARA CAPAI RP2,1 MILIAR**
Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat
Provinsi Gorontalo, total kerugian dalam perkara tersebut mencapai
Rp2.117.649.000.
Rinciannya, kerugian pada Tahun Anggaran 2020 hingga 2021 mencapai
Rp1.463.806.000, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp653.843.000.
Dalam proses penanganan perkara, penyidik Kejari Boalemo juga telah menerima
pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang titipan dengan total
Rp1.519.809.000.
Pengembalian tersebut kini menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
**KEDUA TERSANGKA LANGSUNG DITAHAN**
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Kejari Boalemo langsung melakukan penahanan
terhadap kedua orang tersebut untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Tersangka BH ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo. Sementara
tersangka ID dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III
Gorontalo.
Keduanya menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak Senin, 16 November 2026,
berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan Kejari Boalemo.
**PENYIDIKAN MASIH DIKEMBANGKAN**
Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Dwi Hadi Purnomo, menegaskan bahwa penanganan
perkara dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo masih
terus dikembangkan.
Ia tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila dalam
proses penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup terkait keterlibatan pihak
lain.
“Kejaksaan Negeri Boalemo berkomitmen melaksanakan proses penegakan hukum
secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Dwi.
Penetapan dua tersangka ini menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan
dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD
Kabupaten Boalemo.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan selanjutnya, termasuk
kemungkinan terungkapnya pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab dalam
perkara tersebut.*Red*








Tidak ada komentar:
Posting Komentar