Iklan Head

Health

Satpol PP dan P2CKTR Belum Gelar Koordinasi Resmi, Kepastian Dugaan Pelanggaran Bangunan Sedati Masih Menggantung

XPOSETV.NTB
Selasa, 17 November 2026, November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T06:42:50Z


XPOSETV//Sidoarjo, Jatim - Penanganan pengaduan dugaan ketidaksesuaian bangunan di Jalan Raya Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, hingga kini belum memperoleh kepastian teknis. Meski Satpol PP Sidoarjo telah mendatangi lokasi dan mengantongi dokumen dari kedua pihak, rapat koordinasi resmi dengan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) belum terlaksana. Selasa (17/11/2026)


Hal tersebut terungkap dari keterangan kedua instansi dalam wawancara terpisah pada Senin (16/11). Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Sidoarjo, Anas Ali Akbar, menyampaikan bahwa petugas telah melakukan pengecekan lapangan pada 11 November 2026 dan menerima dokumen dari kedua pihak yang berkaitan dengan pengaduan tersebut.


Menurut Anas, dari pengamatan awal terdapat sejumlah kondisi bangunan yang perlu mendapat perhatian, khususnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan sempadan.


“Secara kasatmata memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan,” ujar Anas.


Meski demikian, Anas menegaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya pelanggaran teknis masih membutuhkan penguatan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan teknis.


Ia mengatakan Satpol PP tetap berencana memanggil kedua pihak, yakni Albert Handoko dan Hendry Cahyadi, untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.


“Untuk persoalan teknis, tentu menjadi kewenangan teman-teman OPD teknis. Dalam rapat koordinasi nanti akan dibahas dan ditentukan langkahnya,” jelasnya.


Anas juga menyampaikan bahwa apabila ditemukan pelanggaran ketentuan sempadan, termasuk ukuran atau jarak ketidaksesuaiannya, hasil pemeriksaan nantinya akan dituangkan dalam berita acara di lokasi.


Terkait target penyelesaian, ia berharap penanganan pengaduan tersebut dapat dipercepat agar masyarakat memperoleh kepastian.


“Kalau memungkinkan, dalam minggu ini, insyaallah, persoalan ini bisa kami selesaikan,” katanya.


Sementara itu, Kepala Bidang Tata Bangunan P2CKTR Sidoarjo, Bambang Purwanto, membenarkan bahwa komunikasi dengan Satpol PP sudah berlangsung. Namun, komunikasi tersebut sejauh ini masih dilakukan secara lisan dan belum dilanjutkan melalui rapat koordinasi resmi.


“Belum ada permintaan koordinasi maupun dokumen yang kami terima dari Satpol PP,” kata Purwanto saat dikonfirmasi di kantor P2CKTR Sidoarjo, Senin (16/11/2026).


Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dokumen yang disebut telah dipegang Satpol PP belum diterima oleh P2CKTR untuk kepentingan pembahasan lebih lanjut.


Purwanto menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan sejumlah instansi teknis. Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air diperlukan untuk memberikan penjelasan terkait ketentuan sempadan sungai. Sementara Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.


Menurut Purwanto, penanganan juga perlu mempertimbangkan jenis ketidaksesuaian yang ditemukan. Apabila terdapat ketidaksesuaian perizinan pada bangunan yang menjadi kewenangan P2CKTR, pihaknya dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan. Adapun bangunan yang sama sekali tidak memiliki izin, menurut dia, memerlukan penanganan melalui kewenangan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP.


Ia membuka kemungkinan pelaksanaan rapat koordinasi lintas instansi yang difasilitasi oleh Asisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rapat tersebut diharapkan melibatkan Satpol PP, P2CKTR, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.


Purwanto juga menyampaikan rencana menghubungi Satpol PP untuk membahas kemungkinan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.


“Setelah dilakukan rapat bersama antara dinas-dinas teknis dan difasilitasi oleh Asisten, baru dapat diketahui arah penyelesaian persoalan ini,” ujarnya.


Sebelumnya, P2CKTR melalui Bambang Purwanto juga pernah menyampaikan pengamatan awal pada 27 Oktober 2026. Saat itu, ia menyinggung keterbatasan lahan serta penerapan ketentuan sempadan jalan dan saluran sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, informasi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan final mengenai status legalitas bangunan.


Di sisi lain, Satpol PP menyatakan masih akan meminta keterangan dari kedua pihak. Anas juga memastikan hasil penanganan nantinya akan disampaikan secara tertulis.


Hingga wawancara kedua instansi berlangsung pada 16 November 2026, belum terdapat hasil rapat koordinasi resmi maupun rekomendasi teknis tertulis yang disampaikan P2CKTR terkait pengaduan tersebut. Dengan demikian, dugaan ketidaksesuaian bangunan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang telah terbukti.


Pengaduan yang telah berlangsung hampir lima bulan ini menjadi perhatian masyarakat dan pelapor yang masih menunggu kejelasan tindak lanjut. Kepastian hasil pemeriksaan, pembagian kewenangan, serta rekomendasi tertulis dari instansi terkait menjadi bagian penting agar penanganan persoalan tersebut tidak berlarut-larut. demikian. (Gus)

Komentar

Tampilkan

  • Satpol PP dan P2CKTR Belum Gelar Koordinasi Resmi, Kepastian Dugaan Pelanggaran Bangunan Sedati Masih Menggantung
  • 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini

Hari Jadi Tuban

Gempur Rokok Ilegal

Google News


 

LOWONGAN KERJA


 

VERIFIKASI

 


JMSI

 


LAPAS


 

SMARTFREN


 

KEMENDESA

 


Topik Populer

Banner