XPOSETV//Sidoarjo, Jatim – Fungsi trotoar sebagai fasilitas khusus pejalan kaki menjadi perhatian dalam pengaduan masyarakat di Jalan Raya Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Satpol PP Sidoarjo menegaskan bahwa trotoar tidak diperbolehkan digunakan sebagai tempat parkir maupun untuk kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya. Sementara itu, P2CKTR menyatakan belum menemukan laporan terkait persoalan tersebut pada situs pelaporan yang menjadi lingkup bidangnya. Selasa (17/11/2026)
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Anas Ali Akbar, mengatakan fungsi trotoar harus tetap diperuntukkan bagi pejalan kaki. Penggunaan fasilitas tersebut di luar peruntukannya tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu hak masyarakat untuk berjalan dengan aman.
“Itu jelas tidak diperbolehkan karena melanggar peruntukannya. Fungsi trotoar memang untuk pejalan kaki,” ujar Anas saat dikonfirmasi awak media di kantor Satpol PP Sidoarjo, Senin (16/11).
Anas menjelaskan, penanganan persoalan penggunaan fasilitas umum perlu dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas PU Bina Marga.
Menurutnya, penertiban menjadi ranah Satpol PP sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti tahapan dalam standar operasional prosedur (SOP), termasuk apabila terdapat sanksi administratif sesuai ketentuan.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap pejalan kaki merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut penting agar masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, tetap mendapatkan akses fasilitas pedestrian yang aman.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo, Bambang Purwanto, mengatakan pihaknya belum menemukan laporan terkait persoalan tersebut pada situs pelaporan yang menjadi lingkup bidangnya.
“Di situs pelaporan yang menjadi lingkup bidang kami, belum ada laporan terkait persoalan tersebut,” kata Purwanto saat dikonfirmasi awak media di kantor P2CKTR Sidoarjo, Senin (16/11/2026).
Terkait keberadaan tong-tong di sepanjang jalan, Bambang menyampaikan bahwa perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan apakah keberadaannya benar-benar mengganggu pengguna jalan.
Menurutnya, Dinas Perhubungan juga dapat dilibatkan dalam pembahasan apabila ditemukan benda-benda yang berpotensi mengganggu atau membahayakan pengguna jalan.
Perbedaan fokus keterangan kedua instansi tersebut menunjukkan perlunya koordinasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Satpol PP menegaskan fungsi trotoar serta kewenangan penertiban, sedangkan P2CKTR menyampaikan bahwa belum terdapat laporan pada kanal pelaporan yang menjadi lingkup bidangnya.
Meski demikian, pernyataan mengenai fungsi dan larangan penggunaan trotoar tidak serta-merta menjadi bukti bahwa telah terjadi pelanggaran di lokasi yang diadukan. Kondisi faktual di lapangan tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan instansi yang berwenang.
Sebagai fasilitas publik, trotoar harus dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan memastikan akses pejalan kaki tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas maupun benda yang menghalangi fungsi fasilitas tersebut.
Kepastian tindak lanjut dan penertiban sesuai ketentuan menjadi penting agar hak masyarakat sebagai pengguna jalan, khususnya pejalan kaki, tidak terabaikan. (Gus)











Tidak ada komentar:
Posting Komentar