XPOSETV//MATARAM, NTB – Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (DPW REL MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menegaskan posisinya sebagai mitra strategis Badan Gizi Nasional (BGN). Komitmen tersebut diperkuat melalui agenda silaturahmi dan koordinasi bersama Badan Kesbangpoldagri NTB di Mataram, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pengurus inti DPW REL MBG NTB, yaitu Ketua Indra Jaya, Sekretaris Munawar, dan Bendahara Umum Muhammad Rais. Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Organisasi Politik Kesbangpoldagri NTB, Muhajidin, yang mewakili Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, Surya Bahari.
Ketua DPW REL MBG NTB, Indra Jaya, menegaskan keberadaan MBG berfokus pada dua pilar utama: mensukseskan implementasi program di lapangan serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif.
"Kami hadir untuk memastikan program BGN berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat. Pengawasan berbasis masyarakat ini penting agar tidak ada celah penyimpangan dalam pemenuhan gizi masyarakat," tegas Indra Jaya.
Fokus Pemantauan Lapangan di 10 Kabupaten/Kota
Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, MBG NTB telah membentuk jaringan relawan di 10 kabupaten dan kota se-NTB. Para relawan ditugaskan memantau titik-titik krusial secara berkala:
* Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): Memastikan proses pengolahan pangan sesuai standar kesehatan.
* Fasilitas Pendidikan & Sekolah: Mengawal ketersediaan dan ketepatan distribusi gizi bagi para siswa.
* Titik Distribusi Logistik: Memeriksa kualitas, keamanan pangan, kebersihan, hingga ketepatan waktu pengiriman.
Sekretaris DPW REL MBG NTB, Munawar, menambahkan bahwa seluruh hasil pemantauan lapangan akan dicatat dan diverifikasi secara berjenjang. Pendekatan yang digunakan bersifat solutif dan membangun, bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Jika ditemukan kendala operasional, MBG akan menyampaikannya secara resmi kepada pihak BGN dan pemerintah daerah setempat.
Sementara itu, Bendahara Umum DPW REL MBG NTB, Muhammad Rais, menyoroti pentingnya akuntabilitas internal. Seluruh tata kelola organisasi, laporan administrasi, dan kegiatan pengawasan dijalankan secara transparan guna menjaga kepercayaan publik dan pemerintah.
Dukungan Pemerintah Daerah
Kepala Bidang Organisasi Politik Kesbangpoldagri NTB, Muhajidin, menyambut positif inisiatif dan langkah responsif DPW REL MBG NTB. Pihaknya mengapresiasi peran aktif Ormas yang mampu memosisikan diri sebagai jembatan kontrol sekaligus pendamping program pemerintah.
Kesbangpoldagri NTB mendorong MBG untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, menjaga independensi, serta tertib dalam pengelolaan administrasi organisasi.
Sebagai langkah konkrit pasca-pertemuan, DPW REL MBG NTB akan segera melegalkan pembentukan Tim Pemantau MBG di seluruh wilayah NTB melalui pembekalan standar operasional BGN, sekaligus menggalakkan edukasi gizi seimbang dan pola hidup sehat kepada masyarakat luas.
(H A)
